BERITA FSH, Ruang Rapat Madya— Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) menggelar rapat pimpinan pada Selasa, 13 April 2026 dengan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) hingga langkah efisiensi anggaran di tengah tantangan keuangan.

Dalam arahannya, Dekan FSH, Prof. Dr. Muhammad Maksum, menyampaikan bahwa skema PTNBH menjadi salah satu fokus penting dalam tata kelola perguruan tinggi ke depan. Dalam skema PTNBH, akan dibentuk Majelis Wali Amanat yang terdiri dari 13 orang dengan salah satu fungsi utama memilih rektor. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang lebih otonom dan profesional.

Selain itu, dekan juga menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang saat ini tengah dihadapi. Disebutkan bahwa terdapat anggaran yang telah terblokir, sehingga mendorong seluruh unit untuk melakukan penghematan, termasuk dalam penggunaan listrik dan kebutuhan operasional lainnya. Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal hingga bulan Juni 2026.

Sementara itu, Wakil Dekan II, Dr. Afwan Faizin, memaparkan terkait pelaksanaan anggaran dan berbagai kegiatan strategis FSH yang tetap berjalan. Beberapa program yang menjadi prioritas di antaranya adalah penyelenggaraan ICLJ (International Conference on Law and Justice), pelaksanaan PLKH dan SKPI, serta kegiatan coaching clinic yang dikoordinatori oleh Ibu Masyrofah.

Selain itu, kegiatan desiminasi yang menjadi tanggung jawab Ibu Nurhasanah serta pengelolaan jurnal oleh Ibu Diana juga terus dioptimalkan sebagai bagian dari peningkatan kualitas akademik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi perhatian, sejalan dengan komitmen tridharma perguruan tinggi. Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa insentif bantuan penerbitan masih tersedia, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh dosen untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah.

Rapat pimpinan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan, memperkuat efisiensi, serta memastikan seluruh program kerja tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran. [NA]